Pemerintah bersama DPR RI telah resmi menetapkan penurunan biaya haji untuk tahun 2025, yang diumumkan pada Senin, 6 Januari 2025, dalam sebuah rapat kerja di Komisi VIII DPR RI. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) hadir untuk membahas penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025.
Penurunan Biaya Haji 2025
Setelah melakukan pembahasan yang cukup mendalam, pihak DPR RI dan pemerintah menyepakati biaya haji untuk tahun 2025 sebesar Rp55.431.750,78, yang berarti para jemaah hanya perlu membayar sekitar Rp55,4 juta. Ini merupakan penurunan sekitar Rp600.000 dari biaya haji tahun 2024 yang mencapai Rp56.046.172.
Rincian Biaya Haji dan Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, mengungkapkan bahwa rata-rata biaya per jemaah untuk tahun ini adalah sebesar 62 persen dari total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Rincian lebih lanjut mengungkapkan bahwa besaran total BPIH untuk tahun 1446 H atau 2025 M adalah sebesar Rp89.410.258,79, yang mengalami penurunan signifikan sebesar Rp4.000.027,21 dibandingkan dengan BPIH tahun 2024 yang mencapai Rp93.410.286.
| Tahun | Biaya Haji (Rp) | Penurunan (Rp) |
|---|---|---|
| 2024 | 56.046.172 | - |
| 2025 | 55.431.750,78 | 600.000 |
Jumlah Kuota Jemaah Haji 2025
Pemerintah juga menetapkan jumlah kuota jemaah haji untuk tahun 2025 sebanyak 221.000 orang. Rincian kuota ini adalah 203.320 jemaah untuk penyelenggaraan haji reguler dan kuota haji khusus untuk 17.680 jemaah.
Pentingnya Kualitas Pelayanan
Meski biaya penyelenggaraan haji mengalami penurunan, Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengingatkan agar pemerintah tetap memperhatikan kualitas pelayanan ibadah haji. Penurunan biaya harus diimbangi dengan pelayanan yang berkualitas agar para jemaah tetap merasa nyaman dan aman selama menjalankan ibadah haji.
Dengan berkurangnya biaya dan tetap tersedianya layanan yang memadai, diharapkan lebih banyak masyarakat yang dapat mengikuti ibadah haji di tahun mendatang. Ini adalah langkah positif bagi pengelolaan ibadah haji di Indonesia, mendorong lebih banyak jemaah untuk mendapat kesempatan menjalankan rukun Islam yang kelima ini.
Pemerintah dan DPR RI berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi proses penyelenggaraan ibadah haji agar segala sesuatunya berjalan dengan baik dan sesuai harapan jemaah.