Dua anggota polisi dipecat setelah terbukti terlibat dalam tindakan pemerasan terhadap pengunjung Djakarta Warehouse Project (DWP) yang berlangsung pada 15 Desember 2024. Kasus ini mengundang perhatian publik dan direspons cepat oleh kepolisian.
Proses Sidang Etik
Pemecatan ini dilaksanakan setelah Polri melakukan sidang etik yang berlangsung pada Rabu, 1 Januari 2025. Karopenmas Humas Mabes Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa sidang etik tersebut dilakukan terhadap tiga anggota polisi berinisial D, Y, dan M. Sidang ini dilaksanakan oleh tiga majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) dan berlangsung selama 12 jam, dimulai pada hari Selasa hingga dini hari Rabu.
Hasil Sidang dan Sanksi
Dalam sidang tersebut, dua anggota yang dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) adalah D dan Y. Sementara untuk M, sidang diskors dan akan dilanjutkan pada hari ini, Kamis (2/1). Brigjen Trunoyudo tidak memberikan rincian lebih lanjut terkait alasan pemecatan kedua perwira menengah tersebut, dan menyatakan bahwa semua keputusan sidang akan disampaikan dalam konferensi pers.
Pengawasan Proses Sidang
Proses sidang etik ini diawasi oleh Kompolnas, yang bertindak sebagai pengawas eksternal Polri. Hal ini menunjukkan komitmen Polri untuk memberikan tindakan tegas terhadap anggotanya yang melanggar kode etik. Dalam hal ini, transparansi kepada masyarakat juga menjadi salah satu alasan melibatkan pihak luar dalam proses ini.
Kasus Viral dan Tindakan Cepat Polri
Kasus pemerasan ini menjadi viral karena banyak pengunjung konser DWP melaporkan bahwa mereka telah diperas oleh oknum polisi. Menurut Catatan Polri, mayoritas korban berasal dari Warga Negara (WN) Malaysia, dengan total 45 orang yang hadir di konser tersebut. Total uang yang berhasil dikumpulkan dari tindakan pemerasan ini mencapai Rp2,5 miliar. Menanggapi laporan ini, Polri langsung melakukan pemeriksaan terhadap 18 personel yang diduga terlibat dalam tindakan tidak terpuji mereka ini.
Reaksi Publik terhadap Tindakan Pemerasan
Kejadian ini menimbulkan reaksi keras dari masyarakat. Banyak suara yang meminta agar polisi lebih transparan dalam menjalankan tugasnya dan tidak menyalahgunakan wewenang. Sebagian besar publik berharap bahwa kasus ini menjadi pelajaran bagi institusi kepolisian untuk membersihkan citra dan menjalankan tugasnya secara profesional.
Kesimpulan
Pemecatan dua anggota polisi karena kasus pemerasan di Djakarta Warehouse Project adalah langkah tegas dari Polri untuk menunjukkan bahwa tindakan penyalahgunaan wewenang tidak akan ditoleransi. Melalui proses sidang etik yang diawasi oleh pihak eksternal, Polri berupaya membangun kepercayaan kembali dengan masyarakat. Masyarakat berharap bahwa kejadian serupa tidak akan terulang dan institusi kepolisian dapat menjalankan tugasnya untuk melindungi, bukan malah merugikan warga.